Gubernur Aceh dorong sinergi pusat-daerah percepat pemulihan pascabencana banjir dan longsor.
Banda Aceh – Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menegaskan pentingnya dukungan nyata dari Pemerintah Pusat dalam proses pemulihan pascabencana Aceh. Penegasan tersebut disampaikan Mualem dalam rapat pemulihan pascabencana yang digelar di Hotel Daka, Banda Aceh, Selasa (30/12/2025).
Rapat strategis itu dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri sejumlah pimpinan serta anggota DPR RI, jajaran menteri terkait, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh, serta para bupati dari daerah yang terdampak bencana.
Di hadapan pimpinan DPR RI, para menteri, dan kepala daerah, Mualem menyampaikan bahwa Aceh membutuhkan dukungan kuat dan berkelanjutan dari pemerintah pusat untuk mempercepat pemulihan pascabencana banjir dan longsor yang terjadi pada akhir November lalu.
Mualem mengawali pemaparannya dengan menyampaikan apresiasi kepada DPR RI dan jajaran kementerian atas perhatian serius yang diberikan kepada Aceh. Ia menilai kehadiran langsung pimpinan DPR RI dan kementerian terkait merupakan bentuk komitmen negara dalam membantu daerah terdampak bencana.
Menurut Mualem, Pemerintah Aceh telah mengambil langkah cepat dalam merespons bencana dengan menetapkan status darurat bencana tingkat provinsi, menyalurkan bantuan logistik, serta melakukan penanganan awal di wilayah terdampak. Namun demikian, ia menegaskan bahwa proses pemulihan pascabencana membutuhkan dukungan lintas sektor dan tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada daerah.
“Pemerintah Aceh sudah bergerak cepat. Namun kami menyadari, pemulihan pascabencana tidak bisa hanya dibebankan kepada daerah. Aceh membutuhkan dukungan kuat dari pemerintah pusat,” kata Mualem.
Ia menekankan pentingnya penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar seluruh program pemulihan dapat berjalan cepat, terarah, dan tepat sasaran. Fokus utama pemulihan, lanjut Mualem, meliputi perbaikan infrastruktur vital, penyediaan hunian sementara, serta pembangunan hunian tetap bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menambahkan perlunya kebijakan khusus bagi daerah terdampak bencana. Ia menyoroti fleksibilitas dalam pencairan dana desa, Program Keluarga Harapan (PKH), serta bantuan sosial lainnya, mengingat kondisi pascabencana tidak memungkinkan penerapan mekanisme normal.
Fadhlullah juga mengusulkan penambahan anggaran pembangunan rumah bagi korban banjir yang mengalami kerusakan berat menjadi Rp98 juta per unit, mengacu pada standar rumah layak huni yang selama ini dibangun Pemerintah Aceh.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan komitmen DPR RI untuk mengawal langsung penanganan bencana di Aceh. Ia bahkan menyampaikan rencana DPR RI untuk berkantor di Aceh guna memastikan proses pemulihan pascabencana berjalan optimal.
“Kami akan berkantor di Aceh dan meminta kementerian serta lembaga terkait menempatkan perwakilan di sini agar penanganan bencana dapat dimonitor secara langsung,” ujar Dasco.
