Juru Bicara Pemerintah Aceh Nurlis Effendi memberikan klarifikasi atas pernyataan mantan anggota BAIS TNI Sri Radjasa Chandra, mulai dari pengelolaan gas Blok Andaman, KEK Arun, hingga proyek APBA dan Dana Otonomi Khusus.
Jakarta — Pemerintah Aceh membantah sejumlah pernyataan mantan anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Kolonel (Purn.) Sri Radjasa Chandra, terkait kondisi keamanan, pengelolaan sumber daya alam, hingga tata kelola pemerintahan di Aceh. Bantahan tersebut disampaikan menyusul pernyataan Sri Radjasa dalam tayangan diskusi di kanal YouTube Obor Rakyat Reborn.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, menilai sejumlah pernyataan dalam tayangan tersebut tidak disertai data dan verifikasi yang memadai. Menurut dia, narasi mengenai ketidakstabilan keamanan dan tata kelola pemerintahan Aceh berpotensi memengaruhi kepercayaan investor serta membentuk persepsi negatif terhadap daerah.
“Narasi semacam itu sengaja menjual isu ketidakstabilan keamanan. Ini merugikan iklim investasi sekaligus melukai marwah masyarakat Aceh,” kata Nurlis di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Ia menyayangkan pernyataan yang menghubungkan kebijakan ekonomi Pemerintah Aceh dengan dugaan kepentingan kelompok tertentu hingga isu disintegrasi. Menurut Nurlis, pandangan tersebut seharusnya didukung bukti dan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Mengaitkan perjuangan ekonomi daerah dengan isu kroni hingga disintegrasi adalah tuduhan liar dan tak bertanggung jawab. Itu merendahkan rakyat serta institusi di Aceh,” ujarnya.
Pemerintah Aceh Tegaskan Perjuangan Pengelolaan Gas Blok Andaman
Nurlis juga menanggapi pernyataan Sri Radjasa mengenai rencana pengelolaan gas Blok Andaman di darat (onshore). Dalam tayangan tersebut, Sri Radjasa disebut mempertanyakan kelayakan skema itu dengan menyinggung kondisi fasilitas di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun serta dugaan nepotisme di Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) dan PT Pembangunan Aceh (PEMA).
Menanggapi hal tersebut, Nurlis mengatakan perjuangan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dalam mendorong pemanfaatan gas untuk kepentingan daerah bertujuan memperkuat industri dan perekonomian Aceh.
Menurut dia, Pemerintah Aceh menginginkan agar gas dari Blok Andaman dapat dibawa ke darat atau setidaknya tersedia kepastian alokasi gas bagi Aceh. Pasokan tersebut diharapkan dapat mendukung pengembangan KEK Arun, industri pupuk, dan sektor petrokimia.
“Aceh tidak boleh lagi menjadi penonton di tanah sendiri seperti masa lalu. Jika upaya menarik industri ke darat Aceh justru dicibir dengan alasan tangki rusak, pertanyaannya sederhana: kita mau membangun industri Aceh atau membiarkan kekayaan Aceh terus dikeruk keluar tanpa dampak hilirisasi?” kata Nurlis.
Terkait usulan pembentukan badan pengawasan bersama antara pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, dan lembaga pengelola migas, Nurlis menyatakan pihaknya mendukung pengawasan terpadu.
“Silakan awasi seketat-ketatnya. Kami justru berdiri paling depan mendukung pengawasan terpadu,” ujarnya.
Ia menjelaskan, BPMA dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah dan berada dalam mekanisme pengawasan yang melibatkan pemerintah pusat, termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Sementara itu, PT PEMA merupakan badan usaha milik daerah (BUMD) yang menurut Nurlis tunduk pada mekanisme audit dan pengawasan sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Menuduh lembaga resmi negara diatur untuk kepentingan keluarga tanpa bukti hukum adalah fitnah murahan,” kata Nurlis.
Bantah Tudingan Monopoli Proyek APBA dan Kekosongan Kepemimpinan
Nurlis selanjutnya menanggapi pernyataan mengenai keberadaan Gubernur Muzakir Manaf di Malaysia yang disebut sebagai bentuk meninggalkan tugas pemerintahan. Ia menegaskan bahwa agenda pemeriksaan kesehatan maupun koordinasi di luar daerah tidak berarti terjadi kekosongan kepemimpinan di Aceh.
“Jangan memelintir agenda pemeriksaan kesehatan maupun koordinasi lintas wilayah seolah terjadi kekosongan kekuasaan. Roda pemerintahan, pengendalian inflasi, hingga pelayanan publik di Aceh berjalan penuh setiap hari,” ujarnya.
Ia juga menyebut pelantikan Sekretaris Daerah Aceh telah memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah pusat. Menurut Nurlis, keputusan tersebut merupakan bagian dari upaya mempercepat pelaksanaan tugas birokrasi.
Selain itu, Pemerintah Aceh membantah tudingan bahwa proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) serta Dana Otonomi Khusus (Otsus) dikuasai oleh kelompok tertentu atau menjadi objek perebutan proyek oleh aparat penegak hukum.
Nurlis mengatakan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Aceh dilaksanakan melalui sistem elektronik, termasuk katalog elektronik dan tender terbuka.
“Seluruh pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Aceh berjalan melalui e-katalog dan tender elektronik terbuka,” katanya.
Ia menambahkan, proses pengadaan tersebut berada dalam mekanisme pengawasan sejumlah lembaga, antara lain Inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Nurlis meminta pihak yang memiliki bukti dugaan penyimpangan agar menyampaikannya melalui jalur resmi.
“Kalau Pak Sri Radjasa punya bukti konkret ada monopoli atau pelanggaran hukum, buka datanya dan laporkan secara resmi. Jangan melempar tuduhan sapu rata di ruang siniar yang merusak kehormatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di Aceh,” ujarnya.
Penertiban Tambang Ilegal Disebut untuk Lindungi Lingkungan
Mengenai penertiban aktivitas pertambangan ilegal dan pernyataan tentang kemungkinan menguatnya kembali gerakan separatis, Nurlis menegaskan bahwa langkah penertiban tambang ilegal merupakan bagian dari upaya pemerintah melindungi lingkungan dan keselamatan masyarakat.
Menurut dia, pemerintah tidak ingin aktivitas pertambangan tanpa izin menimbulkan kerusakan lingkungan yang berpotensi memicu bencana ekologis.
Di sisi lain, Nurlis menyatakan Pemerintah Aceh tetap mendorong tersedianya skema pertambangan rakyat yang legal, aman, dan berkeadilan sesuai kewenangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia juga meminta agar isu separatisme dan konflik tidak terus dikaitkan dengan kondisi Aceh tanpa dasar yang jelas.
“Kami ingatkan pihak mana pun di Jakarta: berhenti menjadikan Aceh sebagai komoditas ketakutan. Jangan terus mengembuskan isu perpecahan horizontal maupun separatisme. Rakyat Aceh hari ini sudah sangat dewasa, cinta damai, dan fokus memperbaiki ekonomi,” kata Nurlis.
Ia menilai Aceh membutuhkan dukungan terhadap pembangunan ekonomi dan pelaksanaan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam Nota Kesepahaman Helsinki serta Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).
“Yang dibutuhkan Aceh adalah dukungan konstruktif agar kewenangan MoU Helsinki dan UUPA berjalan utuh, bukan provokasi yang menakut-nakuti investor dan mengadu domba masyarakat dengan pemimpinnya,” tutupnya.
Pemerintah Aceh melalui Nurlis menegaskan bahwa sejumlah tudingan yang disampaikan dalam tayangan tersebut tidak sesuai dengan pandangan pemerintah daerah. Namun, substansi pernyataan Sri Radjasa dan bukti yang mendasari setiap tudingan tetap perlu diuji secara terbuka. Tanggapan langsung dari Sri Radjasa juga perlu dimintakan agar pemberitaan mengenai persoalan ini memberikan ruang bagi semua pihak.













