Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto mengembalikan anggaran TKD Aceh Rp1,7 triliun untuk mempercepat pemulihan pascabencana.
Banda Aceh — Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas keputusan pemerintah pusat melakukan pengembalian anggaran Transfer ke Daerah (TKD) Aceh yang sebelumnya dipangkas. Total anggaran yang dikembalikan mencapai Rp1,7 triliun pada tahun 2026.
Menurut Fadhlullah, keputusan tersebut memberi ruang lebih besar bagi Pemerintah Aceh untuk mempercepat program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di berbagai wilayah terdampak.
“Atas nama Pemerintah dan masyarakat Aceh, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan perhatian besar kepada Aceh, khususnya dalam upaya pemulihan pascabencana,” ujar Fadhlullah di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026).
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang dinilai berperan menjembatani komunikasi antara Pemerintah Aceh dan Presiden sehingga keputusan pengembalian anggaran TKD Aceh dapat diambil secara cepat.
Keputusan itu berawal dari Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana DPR RI bersama Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat di Banda Aceh. Dalam forum tersebut, Fadhlullah secara langsung meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengembalikan anggaran TKD Aceh guna mempercepat penanganan dampak banjir di Sumatra.
Rapat dipimpin Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih serta anggota DPR RI. Di sela-sela rapat, Dasco melakukan sambungan telepon dengan Presiden Prabowo Subianto dan menyerahkan telepon genggam kepada Menteri Keuangan untuk melanjutkan komunikasi.
Tak lama berselang, Purbaya memastikan bahwa anggaran Aceh tidak mengalami pemotongan.
“Untuk tahun ini, anggaran Anda akan penuh, tidak dipotong,” ujar Purbaya kepada Wakil Gubernur Aceh.
Selain persoalan anggaran, Fadhlullah juga meminta pemerintah pusat mempercepat pencairan bantuan uang harian dan perbaikan rumah bagi warga terdampak banjir. Ia menekankan agar bantuan uang harian Rp15 ribu per jiwa tidak menunggu pembangunan hunian sementara rampung, karena akan berdampak terhadap kondisi pengungsi.
Data penerima, kata dia, telah divalidasi bersama Kementerian Dalam Negeri dan BNPB, sehingga bisa segera ditindaklanjuti.
Fadhlullah turut menyinggung besaran bantuan pembangunan rumah layak huni. Menurutnya, standar Pemerintah Aceh selama ini mencapai Rp98 juta per unit, lebih tinggi dibandingkan standar bantuan pusat yang menetapkan Rp60 juta untuk rusak berat, Rp30 juta untuk rusak sedang, dan Rp15 juta untuk rusak ringan.
“Kami berharap besaran bantuan ini dapat dipertimbangkan kembali oleh kementerian terkait demi percepatan dan kualitas pemulihan masyarakat pascabencana,” ujar Fadhlullah.
