Pemerintah Aceh percepat pemulihan lahan dan infrastruktur pertanian untuk menjaga ketahanan pangan dan ekonomi petani.
Banda Aceh — Pemerintah Aceh terus mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi lahan pertanian pascabencana sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan sekaligus memulihkan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak.
Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, mengatakan, berbagai program strategis di sektor pertanian saat ini tengah berjalan di sejumlah kabupaten/kota dengan dukungan anggaran yang cukup signifikan.
Menurutnya, total anggaran yang dialokasikan untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi lahan pertanian pascabencana di Aceh mencapai Rp380,03 miliar. Anggaran tersebut mencakup kegiatan optimasi lahan, rehabilitasi sawah, hingga pembangunan infrastruktur pendukung seperti jaringan irigasi dan jalan usaha tani.
“Pemerintah Aceh saat ini fokus mempercepat seluruh tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan hingga konstruksi dan pengolahan lahan, agar lahan pertanian yang terdampak bencana dapat segera kembali produktif,” ujar M. Nasir.
Pada kegiatan optimasi lahan (oplah) untuk sawah dengan tingkat kerusakan ringan, dialokasikan anggaran sebesar Rp155,66 miliar. Program ini mencakup 16 kabupaten/kota dengan luas lahan mencapai 27.071 hektare.
Tahap perencanaan yang meliputi penyusunan Survey, Investigasi, dan Desain (SID) serta Detail Rencana Teknis (DRT), yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi seperti Universitas Syiah Kuala (USK), Universitas Malikussaleh (Unimal), dan Universitas Samudra (Unsam), telah mencapai progres sekitar 12.205 hektare atau 45 persen dari target.
Selanjutnya, tahap konstruksi oplah dengan anggaran sekitar Rp124,52 miliar akan dilaksanakan setelah perencanaan rampung, disusul kegiatan pengolahan lahan senilai Rp24,36 miliar yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota.
Untuk lahan dengan tingkat kerusakan sedang, Pemerintah Aceh juga melaksanakan program rehabilitasi dengan total anggaran Rp65,23 miliar. Program ini mencakup lima kabupaten dengan luas lahan 4.393 hektare. Hingga saat ini, progres konstruksi rehabilitasi telah mencapai sekitar 3.981 hektare, yang dikerjakan oleh kelompok tani dengan dukungan TNI.
Di sektor infrastruktur pendukung, pembangunan irigasi menjadi salah satu prioritas utama. Untuk irigasi perpompaan, direncanakan pembangunan sebanyak 641 unit di 16 kabupaten/kota dengan anggaran Rp98,07 miliar. Namun, hingga kini baru sekitar 70 unit atau 3,49 persen yang memasuki tahap pengerjaan, sementara sisanya masih dalam proses administrasi dan perencanaan.
Sementara itu, pembangunan irigasi perpipaan sebanyak 149 unit di 13 kabupaten/kota dengan anggaran Rp14 miliar telah mencapai progres sekitar 24 persen. Adapun pembangunan bangunan konservasi sebanyak 45 unit dengan anggaran Rp5,4 miliar masih berada pada tahap persiapan.
Pemerintah Aceh juga mengembangkan jaringan irigasi tersier sebanyak 300 unit dengan anggaran Rp30 miliar. Hingga saat ini, progres pengerjaan baru mencapai sekitar 8 persen. Kondisi serupa juga terjadi pada pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) sebanyak 106 unit dengan anggaran Rp11,66 miliar yang masih berada pada tahap awal pelaksanaan.
M. Nasir menegaskan bahwa percepatan seluruh program tersebut membutuhkan sinergi lintas sektor. Pemerintah Aceh terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, TNI, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai target.
“Kami optimistis, dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, akademisi, TNI, dan masyarakat, seluruh program ini dapat diselesaikan tepat waktu sehingga lahan pertanian yang terdampak bencana dapat kembali dimanfaatkan secara optimal,” ujarnya.
Pemerintah Aceh berharap percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi ini tidak hanya memulihkan kondisi lahan, tetapi juga meningkatkan produktivitas pertanian serta kesejahteraan petani, sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah dalam jangka panjang.
