Enam bulan setelah bencana hidrometeorologi, YARA menilai pemulihan pascabencana Aceh belum sepenuhnya dirasakan masyarakat, terutama pada sektor infrastruktur jalan di Tanoh Gayo.
Bener Meriah— Pengakuan pemerintah pusat bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi di Aceh belum sepenuhnya tuntas mendapat perhatian dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Bener Meriah. Organisasi tersebut mendesak agar percepatan pemulihan pascabencana segera diwujudkan melalui langkah konkret, terutama pada sektor infrastruktur yang masih menjadi keluhan masyarakat di wilayah Tanoh Gayo.
Sorotan tersebut muncul setelah Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatra, Muhammad Tito Karnavian, menyampaikan bahwa sejumlah sektor strategis di Aceh masih memerlukan rehabilitasi dan rekonstruksi lanjutan.
Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Capaian Penanganan serta Percepatan Pemulihan Pascabencana Hidrometeorologi Aceh yang berlangsung di Kantor Gubernur Aceh, Selasa (9/6/2026).
Dalam rapat tersebut, Tito mengakui bahwa enam bulan setelah bencana hidrometeorologi melanda sejumlah wilayah Aceh, proses pemulihan belum sepenuhnya selesai. Sejumlah sektor seperti perumahan, pendidikan, rumah ibadah, serta infrastruktur dasar masih membutuhkan perhatian dan penanganan lanjutan.
Ketua YARA Perwakilan Bener Meriah, Dahlan, menilai pengakuan tersebut harus diikuti dengan langkah nyata di lapangan agar masyarakat terdampak dapat merasakan manfaat langsung dari program pemulihan pascabencana.
Menurutnya, kondisi infrastruktur di Tanoh Gayo menjadi salah satu contoh yang menunjukkan bahwa proses pemulihan pascabencana masih menghadapi berbagai tantangan.
“Jika pemerintah pusat mengakui masih banyak infrastruktur yang rusak, maka kondisi di Tanoh Gayo adalah bukti nyata yang harus segera ditangani secara cepat, serius, dan berkelanjutan. Enam bulan pascabencana, masyarakat justru terpaksa bergotong royong memperbaiki jalan nasional yang menjadi tanggung jawab negara,” kata Dahlan, Rabu (10/6/2026).
Ia menilai berbagai klaim percepatan pemulihan dan dukungan anggaran yang telah disampaikan pemerintah belum sepenuhnya dirasakan masyarakat di lapangan. Hal itu terlihat dari masih banyaknya infrastruktur yang mengalami kerusakan dan belum mendapatkan penanganan optimal.
Menurut Dahlan, akses transportasi yang menjadi urat nadi perekonomian masyarakat di Dataran Tinggi Gayo masih berada dalam kondisi memprihatinkan. Padahal, kawasan tersebut merupakan sentra produksi kopi arabika unggulan dan berbagai komoditas perkebunan yang memiliki kontribusi penting terhadap perekonomian daerah maupun nasional.
Kondisi jalan yang rusak dinilai berdampak langsung terhadap kelancaran distribusi hasil pertanian, mobilitas masyarakat, serta aktivitas ekonomi pelaku usaha lokal.
Dahlan juga menyoroti lambannya respons sejumlah pihak terkait terhadap berbagai keluhan masyarakat mengenai kerusakan jalan yang berulang terjadi di wilayah tersebut.
“Rakyat tidak membutuhkan sekadar data capaian dan angka anggaran. Yang dibutuhkan adalah jalan yang aman dilalui, distribusi hasil pertanian yang lancar, dan kehadiran negara yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Karena itu, YARA meminta Satgas PRR di bawah koordinasi Menteri Dalam Negeri untuk menjadikan rehabilitasi jalan nasional di Tanoh Gayo sebagai salah satu prioritas utama dalam program pemulihan pascabencana.
Menurut Dahlan, peristiwa gotong royong warga yang mengumpulkan dana secara mandiri untuk memperbaiki jalan nasional merupakan kondisi yang memprihatinkan dan tidak seharusnya terjadi.
Di satu sisi, Tanoh Gayo dikenal sebagai salah satu kawasan penghasil kopi arabika berkualitas ekspor dan komoditas getah pinus yang berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Namun di sisi lain, masyarakat masih harus mengambil peran dalam memperbaiki infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah.
“Ketika jalan negara rusak dan rakyat harus membiayai perbaikannya, maka pertanyaan yang muncul adalah di mana negara saat masyarakat paling membutuhkan kehadirannya,” kata Dahlan.
YARA berharap percepatan pemulihan pascabencana tidak hanya tercermin dalam laporan administrasi dan capaian anggaran, tetapi juga dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat melalui perbaikan infrastruktur dasar yang mendukung aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari warga terdampak.
